LSM : Penduduk asli bisa terusir dari tanah untuk ibu kota baru

  • Bagikan

MerdekaNews.co.id – Puluhan ribu masyarakat adat berisiko diusir dari tanah mereka untuk membuka jalan bagi pembangunan ibu kota baru di provinsi Kalimantan Timur yang tertutup hutan, sebuah kelompok hak asasi manusia memperingatkan pada hari Jumat.

Setidaknya 20.000 orang dari 21 kelompok adat tinggal di wilayah yang ditunjuk untuk pembangunan ibu kota baru dengan undang-undang yang memungkinkan perpindahan dari Jakarta tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi hak-hak masyarakat atas tanah, menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). .

Kelompok itu mengeluarkan peringatan setelah DPR pekan lalu menyetujui pemindahan ibu kota dari Jakarta, di pulau Jawa, ke provinsi Kalimantan Timur.

Baca Juga : Banjir Jakarta dan Hasrat Menyeret ke Kepentingan Politik

“Proyek ini akan memicu masalah seperti perampasan tanah adat dan kriminalisasi masyarakat adat ketika mereka mencoba mempertahankan hak-hak mereka,” kata Muhammad Arman, Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan Hak Asasi Manusia AMAM, kepada AFP, belum lama ini.

“Mereka juga akan kehilangan pekerjaan tradisional mereka seperti bertani.” Data yang dihimpun AMAN pada 2019 menunjukkan setidaknya 13 tanah ulayat yang dikelola menurut adat berada di kawasan ibu kota baru di Penajam Paser Utara.

Masyarakat adat di Kalimantan sudah terjebak dalam konflik berkelanjutan dengan perusahaan, yang telah diberikan kontrak perkebunan di sekitar 30.000 hektar yang tumpang tindih dengan tanah adat.

Baca Juga : Sebagian besar Jabodetabek diprediksi berawan

“Ini seperti double run bagi masyarakat adat. Pertama, mereka harus melawan dunia usaha dan ke depan mereka harus menghadapi pemerintah sendiri untuk proyek ibu kota baru,” kata Arman.

Investigasi baru-baru ini yang dilakukan oleh kelompok hak asasi termasuk AMAN menemukan setidaknya 162 izin untuk pertambangan, perkebunan, dan kehutanan dan pembangkit listrik berbasis batu bara telah diberikan di wilayah ibu kota baru.

Pekan lalu, DPR menyetujui RUU untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi yang jauh di dalam hutan Kalimantan, kemajuan paling signifikan dari sebuah gagasan yang telah dipermainkan oleh para pemimpin negara selama bertahun-tahun.

Baca Juga : Jokowi Tetapkan PPKM Darurat Jawa-Bali Mulai 3 Sampai 20 Juli

Undang-undang ibu kota negara bagian yang baru, yang memberikan kerangka hukum untuk mega proyek ambisius Presiden Joko “Jokowi” Widodo senilai $32 miliar, menetapkan bagaimana pembangunan ibu kota akan didanai dan diatur.

“Ibu kota baru memiliki fungsi sentral dan simbol identitas bangsa, serta pusat gravitasi ekonomi baru,” kata Menteri Perencanaan Suharso Monoarfa kepada parlemen setelah RUU itu disahkan menjadi undang-undang. Kota yang diusulkan akan mencakup sekitar 56.180 hektar (216 mil persegi).

Secara total, 256.142 hektar telah disisihkan untuk proyek tersebut, dengan tambahan lahan yang diperuntukkan bagi potensi ekspansi di masa depan. Rencana awal untuk ibu kota baru menggambarkan desain utopis yang bertujuan untuk menciptakan kota “pintar” yang ramah lingkungan, tetapi beberapa detail telah dikonfirmasi.

Rencana untuk memulai pembangunan pada tahun 2020 terhambat oleh timbulnya pandemi COVID-19. Pengembangan kawasan tersebut akan berlangsung dalam beberapa tahap hingga tahun 2045. Para kritikus lingkungan dari ibu kota baru telah memperingatkan bahwa hal itu dapat merusak ekosistem di wilayah tersebut, di mana pertambangan dan perkebunan kelapa sawit telah mengancam hutan hujan yang merupakan rumah bagi spesies langka Kalimantan, termasuk orangutan. (TheJakartaPost)

  • Bagikan